Islam dan Pancasila dalam Sejarah Bangsa Indonesia

Oleh: Syaidina Sapta Wilandra

Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pada 1 Juni 1945, Soekarno di dalam sidang BPUPK berpidato mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara yang kelak akan digunakan apabila Indonesia merdeka. Dasar negar itu dinamai oleh Bung Karno dengan nama Pancasila. Pada saat itu pertama kali kata Pancasila sebagai dasar negara digunakan, oleh sebab itu hingga saat ini tanggal 1 Juni dijadikan sebagai patokan hari lahir Pancasila. Memang rumusan Pancasila versi Bung Karno saat itu berbeda dengan yang saat ini digunakan. Ketika itu dia menyebutkan kelima silanya yakni: 1) kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme atau perikemanusiaan; 3) muafakat atau demokrasi; 4) kesejahteraan sosial; dan 5) ketuhanan yang berkebudayaan (Yudi Latif, 2012: 15).

Perubahan baru terjadi ketika pasca sidang pertama BPUPK selesai, di mana forum membentuk panitia kecil yang dikepalai oleh Soekarno untuk menghimpun saran dan pendapat para tokoh mengenai dasar negara. Selesai tugas panitia kecil tersebut, Soekarno dengan inisiatif sendiri membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 5 orang golongan nasionalis sekular termasuk Soekarno sendiri selaku penengah dan 4 orang nasionalis Islam. Kesembilannya yakni Soekarno, Moh. Hatta, Muh. Yamin, A.A. Maramis, Soebardjo, K.H. Wahid Hasyim, K.H. Kahar Moezakir, H. Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosoejoso (Yudi Latif, 2012: 23).

Hasil pertemuan Panitia Sembilan ini menghasilkan sebuah kesepakatan yang dinamakan dengan Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila versi Seokarno saat diutarakan pada 1 Juni sebelumnya diubah redaksinya menjadi seperti yang saat ini kita kenali, dengan pengecualian pasal pertama yakni, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Piagam Jakarta ini ditanda-tangani oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 dan hasil inilah yang akan dibawa nanti pada sidang BPUPK kedua. Pada sidang kedua tersebut, sempat diwarnai perdebatan antara kalangan Islam dengan yang non-Islam dan kalangan sekular yang mereka disepakat adanya syariat Islam di dalam dasar negara. Akan tetapi Soekarno berhasil meyakinkan mereka agar menerima aspirasi kalangan Islam ini sehingga rumusan Pancasila versi Piagam Jakarta tersebut dapat bertahan hingga proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Perubahan baru terjadi sehari setelah proklamasi, yakni tanggal 18 Agustus 1945. Saat itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) hendak melaksanakan rapat pertamanya. Pagi harinya sebelum rapat di mulai, Mohammad Hatta mendatangi para tokoh Islam untuk melobi perubahan redaksi Pancasila sila pertama. Bung Hatta mengaku telah didatangi sejumlah orang perwakilan Indoensia bagian timur dan juga mereka kalangan yang non-Islam yang merasa keberatan akan adanya redaksi penerapan syariat Islam di Pancasila, mereka juga mengultimatum bahwa apabila tidak diubah maka mereka akan memisahkan diri dari Indonesia. Pada awalnya kalangan Islam terutama Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah bersikeras menolak usul tersebut, namun melihat kondisi yang mendesak dan perlunya persatuan bangsa kalangan Islam tersebut setuju agar sila pertama diubah redaksinya menjadi, “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pancasila memuat nilai-nilai Islam

            Digantinya sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” saat itu tidak lain yang ada di dalam benak para tokoh Islam artinya ialah ungkapan Tauhid. Bahkan diubahnya urutan sila Ketuhanan ini menjadi diposisi paling atas dan pertama tidak lain karena campur tangan para tokoh Islam dan ulama yang ada dan membantu perumusannya.

            Salah satu bukti kuatnya nilai Islam di dalam Pancasila ialah termuatnya kata-kata kunci yang memang merupakan kata kunci dalam pandangan hidup Islam. Penggunaan kata “adil”, “adab”, dan “musyawarah” merupakan bukti kuatnya pengaruh Islam tersebut. Menurut Adian Husaini bahkan masuknya kata-kata tersebut dibawa oleh para tokoh perumusnya terutama K.H. Wahid Hasyim, H. Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, dan Abikoesno Tjokrosoejoso, sehingga keliru apabila umat Islam memberi makna kata tersebut bukan dengan pandangan hidup (worldview) Islam (Husaini, 2016: 222).

Perlu diketahui pula bahwa kata “adil”, “adab”, dan “musyawarah”, berasal dari kata bahasa Arab dan termuat di dalam al qur’an maupun hadits Nabi Saw, bahkan kata tersebut tidak ditemukan padanannya dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah sehingga murni bahasa serapan. Kata “adil” dan “adab” menurut Syed M. Naquib Al Attas bahkan merupakan salah satu konsep kunci untuk memahami pandangan hidup atau worldview Islam. Belum lagi banyaknya ayat al qur’an maupun hadits yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dengan berbagai keselarasan ini tidak heran apabila para tokoh Islam pun menerima Pancasila itu sebagai dasar negara, tentunya yang mereka pahami dalam perspektif Islam.

            Pada tahun 1951, Buya Hamka menulis sebuah buku kecil berjudul Urat Tunggang Pancasila, di buku ini beliau berpendapat bahwa urat tunggang Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tidak lain ialah ajaran Tauhid di dalam Islam. Jadi menurutnya, apabila seseorang telah bertauhid, maka ia pasti mengamalkan sila pertama, dengan otomatisnya dia juga mengamalkan sila kedua dan seterusnya hingga kelima. Bahkan Buya Hamka menuliskan, “Pancasila sebagai filsafat negara Indonesia akan hidup dengan suburnya dan dapat terjamin sekiranya kaum muslimin sungguh-sungguh memahamkan agamanya sehingga agama menjadi pandangan dan mempengaruhi seluruh langkah hidupnya”.

            Mohammad Natsir, perdana menteri pertama NKRI dan pimpinan partai Masyumi, pada 1952 juga pernah berpidato di Pakistan dalam acara The Pakistan Institute of World Affairs, dan menyatakan, “tidak diragukan lagi Pakistan adalah sebuah negeri Islam karena penduduknya dan karena pilihan, sebab ia menyatakan Islam sebagai agama nergara. Begitu juga Indonesia adalah sebuah negeri Islam karena fakta bahwa Islam diakui sebagai agama rakyat Indonesia sekalipun dalam konstitusi tidak dengan tegas dinyatakan sebagai agama negara. Namun, Indonesia tidak mengeluarkan agama dari sistem kenegaraan. Bahkan ia telah menaruhkan kepercayaan Tauhid kepada Tuhan pada tempat teratas dari Pancasila, lima prinsip yang dipegang sebagai dasar etik, moral, dan spiritual negara dan bangsa” (Ma’arif, 2017: 211).

Mereka Tidak Menolak Pancasila

            Suatu ketika saya menemukan sebuah tulisan dari seseorang yang menyebutkan bahwa sejumlah tokoh seperti Natsir dan Hamka adalah tokoh yang anti Pancasila, terbukti di persidangan Dewan Konstituante mereka menolak Pancasila dan mendukung Islam sebagai dasar negara, dengan kenyataan tersebut untuk apa kita saat ini membela Pancasila lagi, lebih baik membela Islam, bukan Pancasila. Pernyataan ini bagi saya tentu keliru dan kurang memahami kondisi realitas yang ada kala itu, bahkan mungkin orang tersebut belum membaca kembali secara utuh pemikiran kedua sosok tersebut.

            Memang selama persidangan Dewan Konstituante, para tokoh Islam baik dari Masyumi, PSII, maupun NU, mereka mengusulkan gagasan Islam sebagai dasar negara, namun hal itu pun karena ada sebabnya. Menurut Deliar Noer, setidaknya ada beberapa sebab kenapa para wakil partai Islam ini bersikap demikian: 1) karena konstituante merupakan forum pembahasan terbuka dan pembanding pendapat untuk menentukan dasar negara, sebagaimana pihak dari golongan lain juga mengemukakan pendapatnya mengenai UUD dan negara berdasarkan ideologi dan pandangan mereka; 2) karena partai Islam ini ingin mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh para pemilih yang telah mempercayakan kepada mereka aspirasi umat untuk diperjuangkan; 3) karena masing-masing pihak ingin memperkenalkan keagungan keyakinan masing-masing, ini berarti bahwa forum ini digunakan untuk menumbuhkan pengertian terhadap apa yang diperjuangkan (Noer, 1984: 111).

Sedangkan menurut Ahmad Syafi’i Ma’arif sikap demikian karena untuk menandingi pendapat dari kalangan Sekular dan Komunis yang mencoba menarik Pancasila kearah sekular bahkan anti agama. Sebagai contoh misalnya orang seenaknya saja menempatkan sila Ketuhanan dalam urutan kelima, sementara wakil-wakil Komunis ingin mengubahnya menjadi sila kemerdekaan beragama termasuk untuk tidak beragama (Ma’arif, 2017: 212). Hal inilah sebab kenapa kalangan Muslim mengajukan Islam sebagai dasar negara. Perdebatan ini terus berlangsung hingga tahun 1959. Adapun pendapat kalangan Muslim modernis terhadap Pancasila sebenarnya telah sepakat dan mengangap bahwa Pancasila sejalan dengan Islam. Terbukti bagaimana ketika Mohammad Natsir pada 1951 di Pakistan berpidato yang isinya menyatakan bahwa Pancasia yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia telah sejalan dengan nilai-nilai Islam. Bahkan menurut Adnan Buyung Nasution, Natsir pada akhirnya telah berkompromi dan menerima Pancasila, tentu dengan catatan penafsiran yang sejalan dengan Islam (Tempo, 2017: 81).

Kesimpulan

            Sebagai kesimpulan, perlu diingat bahwa Pancasila ada dan dirumuskan tidak lepas dari peranan para tokoh umat Islam sehingga dapat menghasilkan rumusan Pancasila yang bahkan amat kental nuansa nilai keislamannya. Para tokoh dan ulama Islam menerima Pancasila sebab mereka yakin bahwa hal tersebut sejalan dengan ajaran Islam, bahkan dengan ajaran Islam itulah Pancasila akan subur. Bahkan dapat dikatakan Pancasila adalah hadiah besar dari umat Islam untuk Indonesia.

            Penolakan atas Pancasila ketika persidangan Dewan Konstituante oleh para tokoh Islam tidak lain adalah sebuah upaya untuk mempertahankan Pancasila yang murni, yang tidak kehilangan nilai religiusitas dan Ketuhanannya sebagaimana diinginkan oleh orang-orang Sekular dan Komunis. Apalagi memang forum itu adalah forum terbuka bagi kalangan mana saja yang ingin menyampaikan aspirasinya apabila memiliki pendapat. Maka apabila kalangan Sekular dan Komunis masing-masing menyampaikan pendapatnya mengenai dasar negara versi mereka, sebuah hal yang wajar apabila kalangan Islam pun juga melakukan hal yang sama. Namun setelah forum tersebut selesai dan bubar, mereka kembali sama-sama menerima dan menjaga Pancasila.

Daftar Pustaka

Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila Konstituante 1957. 2001. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Husaini, Adian et.al. 2016. Filsafat Islam Perspektif Islam dan Barat. Depok: Gema Insani.

Latif, Yudi. 2012. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila.            Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ma’arif, Ahmad Syafi’i. 2017. Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Bandung: Mizan.

Natsir, Mohammad. 2014. Islam Sebagai Dasar Negara. Bandung: Sega Arsy.

Noer, Deliar. 1984. Islam, Pancasila, dan Asas Tunggal. Jakarta: PT. Paradigma Press.

Tempo. 2017. Natsir: Politik Santun di Antara Dua Rezim. Jakarta: Kepustakaan Populer   Gramedia

Comments

comments